Lembaga Pengelola Investasi di Indonesia

Lembaga Pengelola Investasi di Indonesia

Lembaga Pengelola Investasi di Indonesia

Investasi jadi topik pembicaraan yang hangat di paruh ke-2 pemerintah Presiden Joko Widodo sesudah pemberlakukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Tidak bisa disangkal UU Cipta Kerja memetik banyak kontra dan pro karena banyak mengambil dan mengganti undang-undang yang berada di Indonesia.

Sekarang ini Presiden Joko Widodo keluarkan inovasi baru di bagian investasi yaitu pendirian Sovereign Wealth Fund (“SWF”) atau Instansi Pengurus Investasi (“LPI”) namanya Indonesia Investment Authority (“INA”). Instansi ini bisa menjadi pembina dana untuk beberapa proyek dalam negeri dengan menjala investor di luar negeri. Menteri Badan Usaha Punya Negara (“BUMN “), Erick Thohir, menjelaskan ada SWF ini bisa menjadi modal tambahan untuk Indonesia dengan bermitra dengan investor asing, hingga pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan tanpa hutang.

Ide SWF sendiri sebetulnya tidak asing di dunia investasi. Sebagai salah satunya pencetus sekalian Ketua Dewan Pengawas INA, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan pemerintahan memiliki benchmark dari beragam negara yang telah lebih dulu memiliki SWF, yakni:

1. Norwegian Oil Fund (“NOF”)

yang sumber dananya datang dari intern hasil perminyakan. NOF sekarang ini mempunyai dana urusan senilai US$ 1,09 triliun. Arah investasi yakni financial return dan konsentrasi ke publicly listed company dalam jangka panjang;

2. Government of Singapore Investment Corporation (“GIC “)

SWF punya Singapura dengan fund size US$ 440 miliar. Sasaran investasi yakni financial return dan konsentrasi ke publicly listed company dalam jangka panjang. Persyaratan investasi terbagi dalam asset class diantaranya global equities, bonds, privat equity dan real estate; dan

3. National Investment dan Infrastructure Fund (“NIIF “)

SWF punya India. NIIF mempunyai fund size senilai US$ 3 miliar yang sumber dananya datang dari intern dan foreign direct investment (“FDI”). Arah investasi yakni financial return dan tingkatkan FDI. Persyaratan investasi NIIF yakni menggamit co-investment partners, menggerakkan perubahan bidang infrastruktur periode panjang. Substansi perusahaan yakni berupa kepercayaan yang diinvestasi langsung oleh pemerintahan India. Frame-work peraturan SWF ini yakni dipantau oleh komite yang dipimpin oleh Menteri Keuangan.

Tujuan Investasi

Tujuan investasi pemerintah Indonesia sendiri ada pada Pasal 154 ayat (2) UU Cipta Kerja yakni:

  1. Mendapat faedah ekonomi, faedah sosial, dan/atau faedah yang lain yang diputuskan sebelumnya;
  2. Memberinya bantuan untuk perubahan ekonomi nasional secara umum dan akseptasi negara pada khususnya;
  3. Mendapat keuntungan; dan/atau
  4. Mengadakan manfaat umum, tapi tak terbatas pada pembuatan lapangan pekerjaan.

LPI dibuat berdasar instruksi yang ada di UU Cipta Kerja. Dalam Bab X UU Cipta Kerja berkenaan Investasi Pemerintahan Pusat dan Keringanan Project Vital Nasional, pada Pasal 154 ayat (3) disebut jika Investasi Pemerintahan Pusat bisa dikerjakan oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan/atau instansi yang diberi wewenang khusus (sui generis) dalam rencana pengendalian investasi.

Selanjutnya dalam Pasal 165 ayat (1) UU Cipta Kerja diterangkan jika dalam rencana pengendalian investasi oleh instansi yang diberi wewenang khusus (sui generis) dalam rencana pengendalian investasi pemerintahan, untuk pertama kalinya berdasar Undang-Undang ini dibuat Instansi Pengurus Investasi. Pembangunan Instansi Pengurus Investasi ditujukan untuk tingkatkan dan mengoptimasi nilai asset dalam jangka panjang dalam rencana memberikan dukungan pembangunan secara terus-menerus.

Demikian artikel terkait Lembaga Pengelola Investasi, semoga bermanfaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *